Qunut Nazilah untuk Pilkada DKI

DEMOKRASI lima tahunan dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta seharusnya menjadi ajang pesta rakyat menyambut pemimpin baru atau terpilihnya kembali seorang pemimpin. Sebuah pesta demokrasi bukanlah ajang ketegangan untuk memaksakan kehendak melainkan sebagai pendidikan politik sekaligus hiburan bagi rakyat dalam menentukan pilihan. Rakyat bebas memilih tanpa paksaan, intimidasi, iming-iming, politik uang, dan pembagian barang untuk mempengaruhi pemilih.

Terlebih lagi di Jakarta sebagai barometer perpolitikan nasional. Celakanya, masyarakat Indonesia dipertontonkan dengan berbagai dagelan kelicikan yang sangat tidak patut dicontoh oleh daerah lain. Politik sehat dalam wacana demokrasi seharusnya mengemuka, namun pembagian sembako secara besar-besaran dan terang-terangan yang viral lewat media sosial.

Saking massifnya, setiap rumah di Jakarta bisa dikatakan celaka jika tidak menerima paket sembako, kecuali yang sudah diketahui sebagai simpatisan atau pendukung lawan politik. Inilah potret buruk demokrasi di Indonesia sepanjang sejarah. Aparat keamanan tidak lagi menempati posisi tengah atau netral yang bisa diharapkan. Demikian juga aparat dan petinggi di pemerintahan.

Kita tidak perlu kaget jika TNI bersiap diri menjadi mengambil tugas dalam pengawasan dan pengamanan proses pemungutan suara di setiap TPS. Kondisilah yang memaksa bagi semua pihak berdiri di garis tengah untuk menyelamatkan legitimasi demokrasi dari ancaman ketidaknetralan, manipulasi, dan kecurangan.

Media massa yang seharusnya menjadi pilar penting dalam berdemokrasi malah terseret jauh ke dalam. Keberpihakan kepada pemodal menjadi ancaman mati surinya kontrol sosial lewat media massa. Media sebagai pilar demokrasi tidak condong lagi dalam keberpihakan, namun terlibat jauh dalam sebuah agenda kepentingan.

Ini menandakan bahwa pertarungan politik di Jakarta bukan sekadar perebutan kursi kepemimpinan. Sudah nyata ada pertemuan dua arus besar yang harus mengalami turbulensi dahsyat di putaran kedua, Rabu, 19 April 2017. Bisa jadi ini adalah ancaman musibah besar jika tidak disikapi secara bijaksana dan masing-masing pihak menahan diri.

Saya garis bawahi kata ancaman musibah dengan munculnya seruan agar umat Islam melakukan Qunut Nazilah menjelang pencoblosan, 19 April. Qunut Nazilah disyariatkan ketika terjadi musibah besar, dan boleh dilakukan pada semua shalat wajib yang lima. Di antara banyak hadits tentang Qunut Nazilah, diriwayatkan dari Abu Hurairah RA, ia berkata: “Sungguh aku bersungguh-sungguh dalam mencontoh shalat Rasulullah SAW”. Dan pernah Abu Hurairah RA berdoa Qunut pada raka’at terakhir shalat Zhuhur dan shalat Isya serta shalat Shubuh setelah membaca Sami’allahu liman hamidah kemudian ia berdoa untuk kebaikan kaum mu’minin dan keburukan kaum kafir. [HR. Bukhari-Muslim]

Ibnu Taimiyah berkata: “Dianjurkan berdoa Qunut saat terjadi musibah. Pendapat ini adalah pendapat fuqaha ahli hadits dan didasari oleh riwayat-riwayat dari Khulafa Ur Rasyidin” [Majmu’ Fatawa 108/23]

Jika benar harus Qunut Nazilah, artinya bagi umat Islam, Pilkada DKI Jakarta adalah sebuah ancaman musibah akibat adanya pemaksaan kehendak untuk berkuasa dan praktik kecurangan yang sulit dibendung.

Hari ini juga, umat Islam dari luar Jakarta berbondong-bondong menyambut pilkada untuk mengamankan setiap TPS. Peristiwa ini tidak mungkin terjadi jika ada jaminan keberlangsungan Pilkada DKI yang jujur dan adil. Begitu besar ghirah umat Islam menjunjung tinggi nilai demokrasi yang sesungguhnya dengan cara damai dan tanpa kekerasan. Kafilah muslim dari Ciamis bahkan sudah memulai dengan berjalan kaki menuju Jakarta. Allahu Akbar. Kafilah Medan, Kalimantan, Bali, Garut, Ponorogo, dan daerah lain, bahkan sudah tiba di Jakarta untuk memberikan pengawasan demi legitimasi demokrasi yang jujur dan adil.

Dengan Qunut Nazilah dan partisipasi umat Islam, semoga Pilkada DKI terjauhkan dari segala gangguan, ketidaknetralan, ketidakjujuran, manipulasi, dan kecurangan. Allahumma Aamiin. *azh pawennay

Sebarkan Kebaikan!