PILKADA SEHAT DKI JAKARTA 2017

DR M KAPITRA AMPERA, SH,MH
TIM ADVOKASI GNPF-MUI PUSAT

PESTA Demokrasi DKI Jakarta dalam Pemilihan Kepala Daerah putaran kedua, tinggal menunggu hari. Perkembangan perpolitikan dan adu program antara pasangan calon nomor 2 Ahok-Djarot dan pasangan calon nomor 3 Anies-Sandi menjelang 19 April 2017 menjadi perhatian yang menarik bagi masyarakat. Partisipasi aktif masyarakat memiliki otoritas yang menentukan, apakah seseorang capable (layak) atau tidak untuk diberikan amanah memimpin DKI Jakarta kedepannya.

Pilkada merupakan implementasi dan true evidence bahwa demokrasi memang telah menjadi bagian dari budaya yang mengakar dalam struktur pemerintahan yang berkedaulatan rakyat serta mengindikasikan masyarakat siap menjalankan bentuk sederhana dari suatu metodologi politik, dan mengadaptasi mekanisme sistem yang demokratis dalam pemilihan sosok pemimpin politik, dengan melakukan penataan kelembagaan untuk sampai pada keputusan politik, yaitu individu meraih kekuasaan untuk mengambil keputusan melalui perjuangan kompetitif untuk meraih suara.

Pada hakikatnya, pilkada merupakan esensial dari hak asasi individu berupa The right to Freedom of speech, freedom of thought, freedom of opinion and expression, and freedom of peaceful assembly and association (hak atas kebebasan berbicara, kebebasan pikiran, kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat serta kebebasan berkumpul dan berserikat), tertuang dalam Universal Declaration of Human Right, yang seharusnya dilakukan secara damai, cerdas dan bermartabat. Deklarasi atas pentingnya hak-hak kebebasan manusia yang tertuang dalam bentuk regulasi tertulis, mendepiksikan keikutsertaan rakyat dalam menentukan alur pemerintahan daerah secara langsung ataupun tidak langsung, melalui seorang Gubernur dan Wakil Gubernur yang terpilih nantinya, yaitu yang dapat mewujudkan kebutuhan dan kehendak rakyat. Maka, rakyat diberikan kebebasan dalam menentukan pilihannya secara mandiri, tanpa ada paksaan dan intimidasi, tanpa money politik serta iming-iming apapun yang akan mendistorsi makna demokrasi.
Untuk mewujudkan Pilkada yang bersih, cerdas, dan bermartabat, perlu pengawasan oleh seluruh elemen masyarakat. Persaingan para calon kepala daerah yang sangat ketat, dapat mendorong terjadinya kecurangan dan penyimpangan yang dilakukan para pendukung pasangan calon. Kecenderungan itu dapat diminimalisasi dengan melaksanakan pengawasan untuk memantau pelaksanaan Pilkada, yang mana rakyat memiliki hak untuk mengawasi sebagaimana diatur dalam Bab “Partisipasi Masyarakat Dalam Menyelenggarakan Pemilihan”, Pasal 131 Undang-Undang No 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2014 Tentang P emilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.

Dalam berdemokrasi, adalah hal yang wajar terjadinya perbendaan pendapat. Namun panasnya masa kampanye saat ini dirasa sudah melewati batas. Para pendukung tak jarang melakukan black compaign dengan fitnah serta caci maki, atau melakukan negative campaign dengan mencari kelemahan lawan untuk pembunuhan karakter/character assasination. Padahal, realitanya negative campaign dan black campaign tidak begitu efektif dan tidak produktif. Warga Jakarta sudah cerdas dalam menilai kebutuhannya dan menelaah siapa pemimpin Jakarta berikutnya yang mampu mewujudkannya, dengan cara yang bermartabat yaitu secara demokratis, Jujur dan Adil.

Jurdil, sebagai jargon Pemilihan Umum di era demokrasi ini mestinya menjadi pegangan bagi masyarakat dalam mengawasi jalannya Pilkada. Jujur berarti pemilihan umum harus dilaksanakan sesuai dengan aturan untuk memastikan bahwa setiap warga Jakarta dapat memilih, calon pemilih yang benar-benar warga DKI Jakarta dan telah terdaftar dalam DPT wilayahnya agar tidak terjadi hal-hal merugikan seperti yang diduga terjadi pada Pilkada putaran pertama, dimana ditemukan banyak pemilih yang bukan warga Jakarta namun ikut dalam pemilihan pilkada DKI Jakarta. Adil artinya setiap warga Jakarta diberikan hak dan kesempatan yang sama untuk memilih dan menentukan pilihannya tanpa adanya intervensi dari pihak manapun. Asas jujur dan adil mengikat tidak hanya kepada pemilih ataupun peserta pilkada, tetapi juga penyelenggara pilkada.
Pilkada yang bermatabat akan memperkokoh persatuan bangsa, demokrasi, dan memberikan semangat untuk membangun bangsa ini kearah yang lebih baik. Ini merupakan cita-cita seluruh bangsa Indonesia. Tidak satupun rakyat yang rela, Negara ini ribut dan ricuh hanya karena perpolitikan pilkada, sehingga tugas masyarakatlah untuk ambil andil dalam menjada kualitas pelaksanaan Pilkada, yang demokratis, aman, jujur, dan adil.

Hal ini tentunya juga memberikan keuntungan bagi pasangan calon Kepala Daerah agar dapat berkompetisi secara adil dan sehat, dengan mengeluarkan gagasan-gagasan briliannya dalam menyelesaikan realita kebutuhan masyarakat. Rakyat Jakarta adalah pemilih cerdas-rasional yang menghendaki kompetisi Pilkada dipenuhi ide-ide cerdas yang segar untuk memajukan Jakarta. Sehingga, rakyat bisa menimbang, memilah dan kemudian menentukan, apakah rakyat Jakarta ingin melanjutkan kepemimpinan Incumbent?, ataukah rakyat Jakarta butuh pemimpin baru?

Bahwa, akan lebih menyejukkan, bila persaingan pemikiran yang dibarengi dengan etika berkompetisi berjalan dengan santun agar pelaksanaan Pilkada bermartabat akan memberikan Hasil yang bermartabat. Yaitu, hasil yang membahagiakan semua pihak, yang menang tidak sombong, dan yang kalah dapat menerima kekalahannya dengan hati yang lapang.

Rakyat punya harapan besar kepada siapapun Gubernur-Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih nantinya, agar bekerja keras untuk rakyat. Tidak ada yang lebih tinggi dari kepercayaan yang diberikan rakyat kepada pemimpinnya. Gubernur bukanlah golongan ningrat abad pertengahan yang mendapat anugrah jabatan tinggi dan kekuasaan karena garis keturunan. Gubernur terpilih nantinya adalah pelayan, bukan majikan, untuk melayani rakyat, yang atas pilihan rakyat ia memiliki kekuasaan untuk memastikan kesejahteraan rakyatnya, dan menjadi panutan. (Dr. K/A)

Sebarkan Kebaikan!