Penangkapan Al Khaththath Dinilai untuk Bungkam Aksi FUI

JAKARTA (AQLNEWS) – Tuduhan makar dan penangkapan Sekretaris Jenderal Forum Umat Islam (FUI) Muhammad Al-Khaththath menjelang Aksi 313, Jumat, 31 Maret 2017, di Hotel Indonesia dinilai berlebihan. Penasihat Hukum Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI) memastikan bahwa  penangkapan Ustadz al-Khaththath bukan karena perbuatan kriminal atau tindakan pidana menggulingkan pemerintah. Penangkapan tersebut berbau politik untuk membungkam aksi demonstrasi seperti  Aksi 313 oleh FUI.

“Kalau memang aksi makar ini ada di mana-mana berarti republik (negara)  dalam keadaan bahaya. Tokoh nasional dituduh makar, tokoh agama dituduh makar, lalu apa yang tersisa? Apakah betul terjadi rencana perbuatan permulaan dari komponen masyarakat untuk melakukan makar? Hal ini perlu ditelusuri lagi agar tidak terjadi kesalahpahaman. Apakah ini betul-betul terjadi atau ingin membungkam aktivitas politik masyarakat yang dilindungi UUD?” ungkap Kapitra saat menggelar jumpa pers di AQL Islamic Center, Jakarta, Seni (2/4/17).

Pada dasarnya, kata dia, masyarakat yang melakukan aksi demonstrasi adalah melaksanakan UUD dan Undang-Undang Nomor 9 tahun 98 pasal 8. Mereka sedang melaksanakan hak demokrasi dan konstitusi, jadi tidak boleh dilarang. Menghalangi masyarakat untuk menyampaikan pendapat di depan umum diancam hukuman satu tahun penjara.

Koordinator Tim Pengacara Muslim (TPM) Achmad Michdan menjelaskan bahwa arti makar tidak sesederhana apa yang dituduhkan kepada Al-Khaththath. Menurut dia, arti makar adalah kegiatan yang ingin mengganti legislatif, yudikatif, dan  seluruh hierarki pemerintahan. Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 107-110 KUHP, makar ada dua hal. “Pertama, meniadakan UUD yang sudah diakui, kedua meniadakan pemerintahan yang sah. Jadi tidak ada indikasi mereka melakukan makar,”ungkap Achmad Michdan selaku tim kuasa hukum yang mendampingi penggerak Aksi 313, Muhammad Al Khaththath.

Menurut dia, Al Khaththath sebagai penanggung jawab Aksi 313 justru menunjukkan bahwa Presiden RI Joko Widodo adalah presiden yang sah dengan mendatanginya ke Istana. Peserta aksi datang mengadu dalam bentuk demonstrasi bahwa ada pelanggaran terhadap UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. “Justru terlihat baik karena penanggung jawab umat ingin menegaskan soal peraturan daerah yang harus dilaksanakn oleh presiden. Itu menunjukkan bahwa aktivitas ini adalah aktivitas yang menyatakan bahwa ada pemerintahan yang sah. Jadi Aksi 313 sama sekali bukan makar,” katanya.

Dengan begitu, dia menegaskan agar seluruh penegak hukum, institusi Polri, pengadilan, dan lainya, agar menegakkan hukum berdasarkan keadilan. Bukan menjalankan hukum untuk kepentingan kelompok, golongan, atau kekuasaan. *

Reporter: muhajir

Editor : azhar

Sebarkan Kebaikan!