Pandangan KH Bachtiar Nasir atas Vonis Ahok 2 Tahun Penjara

VONIS dua tahun penjara kepada terpidana kasus Penodaan Agama Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) bukan sebuah kegembiraan yang patut dirayakan. Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI) tetap memandang kasus ini murni tindak pidana yang yang sudah seharusnya diselesaikan secara hukum berdasarkan keadilan. Kasus tersebut adalah satu peristiwa yang harus disesali bersama sehingga sebagai anak bangsa kita tidak ingin berbahagia di atas penderitaan orang lain. Kita juga turut perihatin terhadap apa yang menimpa saudara kita. Karena umat Islam diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk menolong sesama baik karena ia zalim atau dizalimi. “Tolonglah saudaramu yang berbuat zalim dan yang dizalimi.” (HR Bukhari Muslim)

Umat Islam harus tetap konsisten menjadikan Indonesia sebagai negara hukum karena salah satu barometer proses hukum itu berjalan adalah ketika segala persoalan dikawal dan diajukan ke meja hijau, bukan dengan cara-cara anarkistis dan di luar koridor hukum yang berlaku di negara ini.

Derasnya arus protes umat Islam yang menuntut penegakan hukum secara berkeadilan dan penegakan keadilan berdasarkan hukum tidak bisa dimaknai sebagai upaya sesaat yang menuntut pelaku penodaan agama dipenjara. Bukan pula aksi protes yang dilatarbelakangi kebencian atau bermotif politik melainkan murni untuk memgawal proses hukum dengan cara-cara damai, bermartabat, dan konstitusional. Inilah kekuatan baru umat Islam yang lahir akibat akumulasi kekecewaan atas ketimpangan di semua sisi kehidupan masyarakat, baik ekonomi, politik, sosial, dan budaya.

Bahkan dalam setiap persoalan, umat Islam selalu disudutkan, dipersalahkan, hingga dituduh dengan berbagai stigma yang sangat menyakitkan. Akhirnya terbentuklah barisan umat semata-mata untuk membela agama dan kehormatan penganutnya. Seperti air bah, kekuatan persatuan dan persaudaraan umat Islam tidak bisa dibendung dan siap meledak setiap saat sebagai social control atas ketidakadilan bagi rakyat Indonesia.

Dalam kasus penodaan agama oleh Ahok, meski tidak maksimal, kami menyampaikan bahwa:

Pertama, mengapresiasi Majelis Hakim yang mulia atas independensinya dalam memutus perkara penodaan agama, Selasa, 9 Mei 2017. Walau tidak pada putusan maksimal 5 tahun penjara, kami masyarakat yang taat hukum di negara hukum ini mengucapkan terimah kasih yang sebesar-sebesarnya
atas putusan Majelis Hakim.

Khusus saudara-saudara kami merasa belum terpuaskan karena tidak sampai pada hukuman maksimal, terimalah apa yang menjadi putusan Majelis Hakim dengan lapang dada. Karena, itulah yang terbaik dalam pandangan Majelis Hakim sepanjang persidangan.

Kedua, kami melihat Majelis Hakim sudah memutuskan perkara berdasarkan fakta-fakta persidangan. Dibandingkan dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU), kami melihat jaksa justru tidak mengambil keputusan dalam tuntutannya berdasarkan fakta-fakta di persidangan. Putusan Majelis Hakim menjadi pukulan terhadap kejaksaan agar ke depan bisa lebih baik dan memperhatikan fakta-fakta di persidangan.

Ketiga, Majelis Hakim dalam catatan pertimbangannya mengatakan bahwa kasus ini adalah murni kasus tindak pidana Penodaan Agama. Tidak ada sama sekali hubungannya dengan Pilkada DKI Jakarta. Namun kita tidak memungkiri adanya pihak yang memanfaatkan kasus hukum ini untuk pilkada atau dikait-kaitkan dengan pilkada oleh sekelompok orang yang ingin mengambil keuntungan. Faktanya, Majelis Hakim tidak melihat adanya unsur politik dalam kasus ini. Ini juga sebuah pertimbangan yang kami apresiasi karena belakangan ini ada stigma berbau politik yang dilekatkan kepada umat Islam dalam aksi dukungan independensi hakim dan aksi penegakan keadilan terhadap kasus penodaan agama.

Dalam catatan lain, kami juga mendengarkan dalam pertimbangan Majelis Hakim bahwa masalah ini tidak ada kaitannya dengan tekanan Majelis Ulama Indonesia (MUI) maupun dari Front Pembela Islam (FPI). Ini adalah bentuk lain independensi hakim yang sama sekali memisahkan antara kasus dengan apa yang dilakukan oleh FPI atau sikap keagamaan MUI yang memang dikeluarkan betul-betul karena prihatin terhadap kasus yang dilakukan oleh Basuki Tjahaja Purnama.

Kami juga berterimah kasih kepada Majlis hakim karena secara tegas dalam catatan pertimbangannya bahwa ini tidak ada kaitannya dengan anti-kebhinnekaan. Yang selama ini selalu dikait-kaitkan bahwa para anti-Ahok adalah orang yang anti-kebhinnekaan. Ini juga sebuah catatan yang menarik dicermati bahwa Majelis Hakim yang terhormat bukan cuma memutuskan berdasarkan dari sisi hukum tetapi menepis tuduhan-tuduhan dan tudingan bahwa anti –Ahok berarti anti-kebhinnekaan. Sebagaimana yang diucapkan oleh beberapa oknum pejabat negara bahwa anti-Ahok adalah orang-orang yang anti-keberagaman. Majelis Hakim dalam hal ini menepis dugaan-dugaan tersebut.

Kami juga mengapresiasi dan kami berterimah kasih karena Majelis Hakim telah menegur Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam kasus ini yang telah menetapkan tuntutannya dengan hukum percobaan. Padahal menurut UU, hukuman percobaan adalah domain hakim dan ini tentu menjadi pelajaran bagi jaksa setelah ini dalam membuat tuntutan.

Hukuman 2 tahun ini mudah-mudahan juga sejalan dengan yurisprudensi terhadap kasus-kasus serupa yang pernah terjasi sebelumnya. Hal ini juga menjadi pertimbangan secara yurisprudensi terhadap kasus-kasus setelahnya demi terciptanya kehidupan beragama yang harmoni dan hidup berkebhinekaan dalam berbangsa dan bernegara sesama umat beragama.

Kami melihat konsistensi Majelis Hakim yang sudah memutuskan hukuman 2 tahun dan dilanjutkan dengan memenjarakan Basuki Tjahaja Purnama yang lansung diantar ke rutan Cipinang.

Saya selaku Ketua GNPF-MUI tentu menjadikan peristiwa ini sebagai pelajaran yang penuh hikmah bahwa siapa pun yang melakukan tindakan penodaan terhadap agama harus dihukum. Untuk itu, kepada umat Islam hati-hatilah dalam bertindak dan bertutur dan jagalah keharmonian antar uamt beragam yang sudah terjalin baik di Indonesia. Karena umat Islam pada hakikatnya adalah umat yang cinta damai dan janganlah umat Islam kemudian hanyut dan tenggelam dengan eforia merasa menang.

Ini adalah kemenangan bangsa Indonesia yang telah berhasil berjuang menegakkan keadilan. Kemenangan bangsa Indonesia ini diraih karena selama ini kita tetap berada dalam koridor hukum dan tidak anarkistis seperti yang mereka tuduhkan.

Keempat, mudah-mudahan apa yang selama ini diperjuangkan adalah sesuatu yang bisa membuat kita semakin bersemangat untuk menegakkan supremasi hukum di Indonesia. Karena belakangan ini sangat terasa betapa lemahnya penegakan hukum di negeri ini. Dengan izin Allah SWT bangsa Indonesia berhasil melaluinya yaitu, bisa menegakkan hukum dengan berkeadilan.

Kepada sahabat-sahabat yang belum bisa menerima apa yang diputuskan oleh Majelis Hakim, baik dari kelompok Muslim karena merasa tidak maksimal maupun kelompok pro-Ahok karena merasa ada yang tidak adil, tidak ada jalan lain lagi kecuali menerima apa adanya putusan Majelis Hakim. *muhajir

Sebarkan Kebaikan!