KH Didin: Bangsa Hancur karena Ketidakadilan

JAKARTA (AQLNEWS) – Delegasi Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI) KH Didin Hafiduddin menyampaikan kepada perwakilan Mahkamah Agung (MA) bahwa kehancuran sebuah negara terjadi karena ketidakadilan. Ironisnya, tanda-tanda ketidakadilan itu sudah menimpa bangsa ini dan juga terjadi dalam Kasus Penodaan Agama dengan terdakwa Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

Dia menuturkan, ada banyak kejanggalan dalam proses hukum atas kasus Ahok apalagi setelah Jaksa Penuntut Umum (JPU) membacakan tuntutan yang hanya meminta terdakwa dihukum satu tahun penjara dengan hukuman percobaan dua tahun. JPU terkesan bermain-main dengan hukum atas tuntutan itu.

“Karenanya kami meminta majelis hakim nanti memutuskan hukuman terhadap penista agama dengam hati nurani dan tanpa intervensi oleh siapa pun juga termasuk oleh kekuasaan,” ungkap KH Didin usai menemui perwakilan MA dalam Aksi Simpatik 55 di Gedung MA, Jakarta, Jumat (5/5/17).

Sebanyak 12 delegasi GNPF MUI diterima oleh Sekjen dan panitera MA. Menurut KH Didin, pihak MA sependapat dengan GNPF MUI dan siap sama-sama mengawasi proses peradilan itu. Hakim diberi kebebasan memutus sebuah perkara sesuai hati nurani, sesuai fakta persidangan, dan tidak mengabaikan nilai-nilai keadilan masyarakat. “Sekaligus kita doakan (agar hakim menjatuhkan hukuman) sesuai hati nurani dan keadilan masyarakat, karena ada ketidakadilan yang massif,” tegasnya saat menemui massa yang mengiringi delegasi GNPF ke Gedung MA.

Dia menegaskan, kehancuran sebuah bangsa bukan karena kemiskinan, tetapi kehancuran sebuah bangsa terjadi karena diskriminasi dalam bidang hukum. “Sebagai warga negara yang mencintai NKRI, kita wajib menuntut keadilan ditegakkan,” katanya.

Sementara itu, Tim Advokasi GNPF MUI Kapitra Ampera menyampaikan hasil pertemuan delegasi GNPF kepada jamaah yang masih memadati Masjid Istiqlal. “Kami sudah sampaikan kegundahan dan kegelisahan saudara-saudara. Proses hukum akan sampai di ujung peradilan pada 9 Mei nanti. Untuk itu kami meminta MA agar tetap menjaga dan mengawasi majelis hakim agar tetap independen,” tegasnya.

Senada dengan KH Didin Hafiduddin, dia mengingatkan agar majelis hakim kasus Ahok menjatuhkan vonis sesuai hati nurani dan melihat fakta persidangan. “Alhamdulillah, hakim tidak bisa diintervensi oleh kekuasaan apa pun. MA menjamin majelis hakim memutus perkara berdasarkan fakta persidangan dan keadilan yang muncul di kalangan masyarakat,” katanya. *muhajir

Sebarkan Kebaikan!