Bachtiar Nasir dan Konsolidasi Garut

Oleh : DR Tony Rosyid, Direktur Graha Insan Cendikia

Beberapa bulan ini Indonesia ramai dengan aksi sweeping. Kali ini bukan sweeping tempat-tempat maksiat, warung remang-remang, toko miras dan tempat perjudian yang luput dari perhatian aparat keamanan, tapi justru yang disweeping adalah sejumlah muballigh yang mengisi pengajian. Pasalnya, sejumlah muballigh ini oleh kelompok tertentu dianggap anti pancasila dan anti NKRI. Karena itu, pengajiannya dianggap “membahayakan” negara. Benarkah?

Tuduhan anti pancasila dan anti NKRI sudah muncul sejak aksi 411 dan 212. Umat Islam yang menuntut ketegasan dan keadilan hukum terhadap Ahok “Tervonis Penistaan Agama” dianggap kelompok radikal dan anti NKRI. Para pimpinan dan tokoh penggerak demo sebagian ditetapkan sebagai tersangka.

Jika disadari, sebenarnya aksi itu tidak hanya ditujukan pada Ahok, tapi juga terutama kepada kekuatan yang berada di belakang -dan mem-back up Ahok. Kekuatan inilah yang memaksa tujuh juta Umat Islam datang ke Jakarta untuk memberikan pesan perlawanan.

Karena aksi 411 dan 212 dilakukan menjelang Pilgub DKI yang salah satu kandidatnya adalah Ahok selaku pejawat (incumbent), maka otomatis aksi ini berpengaruh secara politik. Soal tuduhan bahwa aksi ini telah dikapitalisasi secara politis oleh kelompok tertentu memang tidak bisa dipungkiri.

Dalam politik, semua peluang bisa dimanfaatkan oleh banyak pihak untuk memenangkan pertarungan. Namun secara obyektif aksi 411 dan 212 bukanlah aksi politik, tapi lebih merupakan aksi untuk menuntut keadilan hukum atas penistaan agama oleh Ahok. Berlanjutnya kegiatan aksi pasca pilgub DKI hingga divonisnya hukuman penjara dua tahun bagi Ahok membuktikan kesimpulan tersebut.

Akibat kekalahan Ahok telah membawa sejumlah konsekuensi diantaranya adalah diberhentikannya proyek reklamasi, ditutupnya Alexis, dan adanya aksi perlawanan terhadap Meikarta. GNPF MUI sebagai operator aksi dianggap paling bertanggungjawab atas kekalahan Ahok ini. Karena itu, eksistensi mereka diberi “catatan” serta aktivitasnya terus dipantau dan diawasi.

Pilgub telah lama usai, rezim DKI pun berganti. Namun risiko aksi 411 dan 212 hingga hari ini masih dirasakan oleh sejumlah aktivis GNPF. Keadaan ini mendorong pimpinan GNPF, Bachtiar Nasir, melakukan konsolidasi untuk menentukan langkah-langkah strategis menghadapi situasi yang tidak kondusif tersebut.

 Kesan anti NKRI ini berangsur menghilang ketika Bachtiar Nasir dalam roadshownya ke berbagai wilayah untuk tujuan konsolidasi dengan para eksponen 411 dan 212 menggeser tema-tema pidatonya dari agama an sich ke tema-tema persaudaraan dan persatuan, nasionalisme serta problem kebangsaan. Pergeseran ke tiga tema ini seperti ingin menegaskan bahwa GNPF MUI ini berjuang untuk NKRI, bukan sebaliknya.

Roadshow yang dilakukan pimpinan GNPF ini rupanya telah membuat kehawatiran pihak-pihak tertentu. Rencana sweeping pengajian di Garut Jawa Barat beberapa hari lalu adalah bentuk nyata adanya kekhawatiran tersebut. Jika sebelumnya, mereka berhasil membubarkan pengajian Felix Siau di Jawa Tengah dan Jawa Timur, tidak demikian dengan pengajian Bachtiar Nasir. Rencana pembubaran pengajian di Garut batal setelah tokoh yang akrab dipanggil UBN ini berhasil menunjukkan kekuatan massanya. Kehadiran massa dari berbagai ormas dan wilayah di acara tersebut menunjukkan bahwa tokoh yang satu ini memiliki basis massa yang terkonsolidasi dengan rapi, selain kekuatan jaringan dan kedekatannya dengan tokoh-tokoh penting di negeri ini.

Garut, tepatnya di Lapang Kenrof, tempat dimana pengajian Bachtiar Nasir diadakan sabtu, 11/11/2017 lalu, justru berubah menjadi sarana konsolidasi nasional eksponen 411 dan 212 setelah isu sweeping sebelumnya. Sejumlah tokoh dan massa perwakilan wilayah, termasuk dari Jakarta, Solo, Bangka Belitung dan Aceh hadir di acara tersebut (Republika.co.id 11/11/2017). Ini tentu sesuatu yang menguntungkan bagi GNPF.

Meminjam teorinya Lewis Coser di dalam bukunya “The function of social conflict” ada ungkapan bahwa konflik dengan kelompok lain akan dapat memperkuat solidaritas dan soliditas suatu kelompok. Mengacu pada teori ini, maka semakin GNPF mendapatkan intimidasi dan penganiayaan. sebagaimana selama ini dialami, maka GNPF akan berpotensi semakin membesar dan solid.

 

Perubahan nama GNPF MUI menjadi GNPF Ulama menunjukkan kemampuan organisasi ini terus beradaptasi dengan siatuasi sosial dan politik yang dinamis. Ini berarti bahwa GNPF Ulama, meminjam istilahnya Durkhem (1858-1917) yang ditulis dalam buku “The Division of Labor in Society”, telah berhasil bermetamorfosis dari solidaritas mekanik (gerombolan demonstran) menjadi solidaritas organik yaitu sebuah kelompok yang lebih terorganisir.

Kritik keras GNPF akhir-akhir ini, yang direpresentasikan oleh sejumlah pernyataan Bachtiar Nasir selaku pimpinan,  terhadap pola rekruitmen kepemimpinan bangsa yang pragmatis sebagai biang kerok carut marutnya demokrasi dan tata kelola bangsa, dapat dibaca sebagai bukti nyata kesungguhan GNPF bermetamorfosis menjadi organisasi yang siap menjadi kekuatan alternatif di gelanggang politik negeri ini. Ini artinya bahwa GNPF dengan kekuatan pengaruh massanya punya kesiapan untuk ikut terlibat dan memberi kontribusi langsung terhadap pengelolaan bangsa ini kedepan.

Saat ini, GNPF bisa dikatakan sebagai kekuatan sosial ketiga, setelah NU dan Muhammadiyah, yang sedang tumbuh pesat. Massa GNPF tidak berada di luar NU dan Muhammadiyah, tapi berada di dalam semua ormas Islam. Ini meniscayakan lahirnya peluang politik di satu sisi, tapi sekaligus godaan di sisi yang lain.

Pilihan posisioning GNPF akan menjadi penentu tidak saja bagi nasib organisasi ini, tetapi juga aspirasi umat yang tidak tertampung di program-program partai, khususnya aspirasi menentukan pemimpin masa depan.
Sumber : http://www.republika.co.id/berita/jurnalisme-warga/wacana/17/11/13/ozc1vt385-bachtiar-nasir-dan-konsolidasi-garut

Sebarkan Kebaikan!