Ini Kronologi Penangkapan Kembali Ust. Alfian Tanjung

JAKARTA (AQLNEWS) – Kordinator Tim Advokasi Alfian Tanjung (TAAT) Abdullah Alkatiri menjelaskan kronologi penangkapan kembali Ust. Alfian Tanjung usai dinyatakan bebas oleh Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Surabaya, Rabu, 6 September 2017. Dia juga menjelaskan bahwa beliau dibebaskan karena surat dakwaan dari jaksa penuntut umum (JPU) tidak cermat.

Dalam konferensi  pers yang digelar pada hari jum’at, (8/9/17) di AQL Islamic Center, Tebet Utara I No. 40, Jakarta Selatan, Abdullah Alkatiri menjelaskan bahwa belum sempat menikmati kebebasannya, Ust. Alfian Tanjung kembali dijemput paksa oleh Polda Jatim dari Rutan Klas I Surabaya di Medaeng, Sidoarjo sekitar pukul 18.00 WIB. Ia dibawa ke Mapoldan Jatim untuk selanjutnya diperiksa di Mapolda Metro Jaya Jakarta.

“Kira-kira jam 16.00 WIB banyak polisi yang datang, ketika ditanya darimana, mereka mengatakan dari Polres Sidoarjo. Awalnya mereka mengaku hanya mengamankan. Tapi kami juga heran kenapa banyak petingginya karena biasanya yang mengamankan hanya orang lapangan tidak perlu ikut perwiranya”  Jelasnya dengan nada heran.

“Kira-kira pukul 18.00 WIB datang rombongan dari Polda Jatim untuk menjemput Ust. Alfian yang katanya akan dibawa ke Mapolda Metro Jakarta”, sambungya.

Dia menjelaskan bahwa Tim Advokasi mengurus segala proses pembebasan Ust. Alfian sejak Pukul 13.00 WIB setelah mendapat tanggapan Majelis Hakim Pengadilan Surabaya terkait eksepsi klienya.

Tim Advokasi Ust. Alfian tanjung juga merasa heran terkait penangkapan kembali itu, karena surat yang diperlihatkan tidak tertera tanggal hanya bulan dan tahun. “Kami kemudian meminta suratnya, karena kami  selaku petugas Negara berhak tau, apakah sesuai prosedur atau secara UU memang sudah sesuai dan sebagainya. Ketika kami buka memang ada perintah penangkapan oleh Polda Jatim dan ada penahanan juga. Tapi Anehnya di situ tidak ditulis harinya hanya ada bulan dan tahun”

Dia juga membenarkan jika sebelumnya kliennya juga dilaporkan ke Polda Metro Jaya. Namun, dalam proses yang berlangsung hari ini terjadi kejanggalan. “Bagian Humas Polda Metro Jaya mengatakan bahwa yang melaporkan adalah partai PDI. Sedangkan pasal 310, 311 (KUHP) adalah delik aduannya individual. Sehingga tidak bisa dikenakan dalam kasus Ust. Alfian karena yang melaporkan adalah partai” tuturnya

“Dalam 310, 311 (KUHP) itu jelas dikatakan perorangan artinya bukan instansi, perkumpulan, golongan penduduk, dan sebagainya. Bahkan pasal 310 poin ke-3 disebutkan jika demi kepentingan umum maka tidak bisa dipidana. Pada waktu kami mendampingi di pengadilan pertama pasal ini yang digunakan yang delik aduan bukan penghasutan. Ditambah lagi 156, itu lebih parah lagi karena itu merupakan golongan penduduk ketua hukum tata Negara bukan partai”, katanya

Sekitar pukul 22.00 WIB Ust. Alfian Tanjung dijemput oleh petugas Polda Metro Jaya. Namun, tim advokasi mengaku bingung karena setelah mengontak tim advokat di Jakarta ternyata tidak dibawa ke Mapolda Metro Jaya, tapi lansung ke Mako Brimob.  “Di situ kami merasa bingung, beliau dikenai pasal 310, 311 (KUHP) yang pasalnya adalah delik aduan dan hukuman terlamanya hanya 1 tahun 4 bulan paling lama. Kenapa dibawa ke Manko brimob?”

Seperti kita ketahui bahwa Mako Brimob dikhususkan untuk tahanan kelas berat seperti teroris, koruptor, pelaku makar, dan lain-lain. Sedangkan Ust. Alfian Tanjung hanya da’i di masjid dan pasal yang dituduhkan tidak dapat dipertanggung jawabkan.

Alfian Tanjung merupakan terdakwa atas perkara dugaan ujaran kebencian atas ceramahnya di Masjid Mujahidin Surabaya, Jawa Timur, pada awal 2017 lalu. Dalam ceramahnya yang diunggah di media sosial berbagi video itu menyinggung pemerintahan Joko Widodo dan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.

Sebarkan Kebaikan!