AWAL MULA DISKRIMINASI MUSLIM ROHINGYA

 

JAKARTA (AQLNEWS) – Heri Ariyanti, S.H, M.H, seorang advokat yang pernah terjun lansung ke Rakhine pada tahun 2013 bersama Aliansi Kemanusiaan Indonesia untuk Myanmar. Advokat yang juga dipercaya sebagai Koordinator Aksi Bela Rohingya ini mengungkapkan bahwa tragedi kemanusiaan paling mengerikan ini adalah catatan sejarah paling kelam bagi umat manusia di seluruh dunia karena di abab modern seperti ini masih ada etnis Rohingya yang menjadi manusia paling teraniaya di muka bumi.

Tragedi penindasan, pembantaian, penyiksaan, pemerkosaan, pemusnahan, penghancuran, dan diskriminasi lainnya yang kembali terjadi di Distrik Maungdaw di bagian Utara Arakan (Rakhine State) yang dilakukan oleh Militer Myanmar terhadap Rohingya baru-baru ini mengingatkan pada Operasi Naga Min pada masa pemerintahan Juncta Militer Myanmar. Tragedi ini jelas adalah kejahatan HAM luar biasa dalam bentuk genosida dan kejahatan kemanusiaan yang memenuhi ketentuan.

Menurut pria yang pernah menjumpai Rohingya di Arakan pada 2013 silam ini menuturkan bahwa Setidaknya ada dua hal yang melatar belakangi diskriminasi terhadap muslim Rohingya yaitu, pertama, etnis Myanmar (Burmis) menganggap etnis mereka paling suci atau dikatakan sebagai golongan raja dan etnis-etnis lain disebut sebagai etnis minoritas dan dianggap sebagai budak, dan Rohingya dianggap keturunan Bengali yang migrasi secara besar-besaran pada masa kolonial Inggris. Kedua, ketika orang India masuk ke Arakan mereka mampu menguasai ekonomi karena mayoritas mereka adalah pebisnis dan hal itu yang tidak disukai oleh penduduk Rakhine. Dia menjelaskan bahwa jika kita berbicara Rohingya otomatis muslim tapi jika bicara Rakhine mereka adalah orang Budhis yang tinggal di Arakan.

Diketahui, sumber daya alam di Arakan memang sangat besar, di sana ada jutaan barel minyak bumi, gas bumi, berlian, batu mulia, dan tanah di Arakan sangat subur. Sehingga Arakan disebut-sebut sebagai surga bagi kaum komelaris dan kaum kapitalis. Hal ini juga menjadi salah satu penyebab utama terjadinya diskriminasi terhadap muslim Rohingya.

Diskriminasi itu mulai muncul ke permukaan ketika terjadi perjanjian palon pada tahun 1948 yang juga menjadi tahun kemerdekaan Myanmar. Perjanjian palon adalah perjanjian etnis-etnis yang ada di Myanmar untuk membentuk Negara Myanmar dan dalam perjanjian ini etnis Rohingya tidak dilibatkan. Akan tetapi, pada saat U Nu menjabat sebagai perdana menteri pertama Myanmar hak-hak Rohingya masih diberikan  seperti, Nasional Registration Card (Semacam KTP di Indonesia) dan bahkan banyak orang Rohingya yang duduk di Parlemen Myanmar, dan pada saat itu bahasa Rohingya masih dipakai dalam bahasa pengantar radio.

Pembantaian secara sistematis mulai digengcarkan secara sistematis pasca kudeta militer pada tahun 1962. Tatmadaw (Angkatan Bersenjata Myanmar), yang dipimpin oleh Jenderal Ne Win menggulingkan pemerintah parlementer dan menggantinya dengan junta militer.

Undang-undang kewarganegaraan juga dimulai pada masa pemerintahan Ne Win pada tahun 1982. Dalam UU itu, otoritas junta militer membagi kewarganegaraan menjadi tiga, kewarganegaraan penuh, kewarganegaraan asosiasi, kewarganegaraan naturalisasi.

Kewarganegaraan asosiasi dan naturalisasi adalah kewarganegaraan yang harus didapatkan dengan melalui permohonan, sementara kewarganegaraan penuh didapatkan secara otomatis, tetapi dengan syarat warga harus membuktikan kalau nenek moyangnya sudah menempati wilayah Arakan sebelum tahun 1823 atau sebelum masa kolonialisasi Inggris. Namun, tidak ada satu pun yang bisa membuktikan itu, karena mereka dianggap imigran yang masuk dari Bengali pada masa kolonialisasi Inggris. Makanya, sampai pada saat ini muslim Rohingya tidak pernah diakui dan tidak pernah mendapatkan hak kewarganegaraan. Sejak tahun itu pula (sebelum tahun 1882) secara hukum muslim Rohingya kehilangan kewarganegaraan dan hal itu berlansung pada masa junta militer sampai pada tahun 2010 ketika berdiri pemerintahan baru di bawah pimpinan Thein Sein.

Dalam paparannya Her Ariyanto juga  menyebutkan operasi yang dilakukan terhadap muslim Rohingya. Katanya, diskriminasi terhadap muslim Rohingya yang dicatat dalam sejarah antara lain; pembantain yang dilakukan secara keji oleh rezim Myanmar, penangkapan secara sewenang-wenang, pemerasan berupa pengambilan paksa harta benda, propaganda yang dilakukan oleh kelompok 969 di bawah pimpinan Ashin Wirathu, pemerkosaan terhadap wanita Rohingya agar terjadi ketakutan sehingga wanita itu kabur dengan sendirinya, kerja paksa, pembatasan gerakan, pembatasan lapangan kerja, pembatahan pernikahan karena mereka harus mengantongi izin terlebih dahulu dari pemerintah jika ingin menikah dan maksimal anak hanya dua, pembatasan pendidika hanya boleh sampai sekolah dasar, pembatasan dalam hal ibadah.

Setelah memaparkan operasi atau pembantaian yang dilakukan rezim terhadap muslim Rohingya, Heri Ariyanto menjelaskan bahwa kondisi Rohingya saat ini masih sama, terdiskriminasi. Suatu ketika Aung San Suu kyi ditanyai di Harvard sebelum pemilihan soal eksistensi Rohingya di Myanmar, dia menjawab bahwa dia juga tidak tau jika Rohingya itu orang Myanmar atau bukan.

Hal itu ditegaskan oleh Heri bahwa sangat wajar jika Aung San Suu Kyi mengatakan demikian, karena agama dan background dia sama dengan orang Myanmar pada umumnya. Sehingga sampai pada saat ini otoritas Myanmar enggang menghentikan konflik di Negaranya.

Bahkan PBB telah merespon konflik Myanmar dengan baik yaitu dengan mengirimkan Special Rappourter ke Arakan dan kemudian mengeluarkan Resolusi 69/248 tanggal 29 Desember 2014 dan Resolusi 70/233 tanggal 23 Desember 2015, dimana pada Resolusi yang terakhir ini di poin (14) PBB secara tegas telah meminta kepada Myanmar agar memberikan kepada Rohingya hak atas atas kewarganegaraan penuh dan hak-hak terkait lainnya seperti hak sipil dan politik, hak kebebasan bergerak, hak kembali secara aman dari tempat pengungsian ke daerah asalnya, akses yang sama ke semua layanan, khususnya kesehatan dan pendidikan, hak untuk menikah dan mendaftarkan kelahiran, dan hak penuh atas investigasi mandiri dan transparan atas semua laporan pelanggaran HAM. Akan tetapi, Resolusi PBB tersebut ditolak oleh Pemerintah Myanmar.

Jika membuka lembaran sejarah, kita akan menemukan bahwa konflik Rohingya memuncak pada tahun 2012. Saat itu kelompok 969 di bawah pimpinan Ashin Wirathu mempropagandakan telah terjadi pemerkosaan terhadap seorang wanita Rakhine yang dilakukan oleh 3 orang Rohingya. Terkait provokasi itu masyarakat kemudian melakukan reaksi, sehingga tercatat mereka pernah menghadang sebuah bis yang penumpangnya adalah 10 orang muslim, dari pengakuan saksi mata penumpang muslim itu dipukul sampai meninggal. Akibatnya, umat Islam juga melakukan reaksi sehingga konflik meluas dan terjadilah konflik horizontal antara penduduk Rakhine yang beragama budha dan penduduk Rohingya yang beragama muslim. Heri Ariyanto menambahkan bahwa konflik itu masih berlansung sampai saat ini.

Selain itu, Heri juga mengabarkan bahwa sebenarnya Ashin Wirathu adalah mantan tahanan sama seperti Aung San Suu Kyi ketika junta militer memegang otoritas pemerintahan. Pasca bebas dari tahanan, ia aktif dalam gerakan 969 sebuah gerakan untuk melawan gerakan 786.

786 sendiri adalah simbolisasi dari lafazh basmalah yang dipopulerkan oleh pebisnis muslim, sehingga, jika menemukan angka ini pada toko-toko di Myanmar berarti yang punya adalah seorang muslim.

Selain pemicu dan dalang konflik Myanmar, Ashin Wirathu juga mempropagadakan agar Myanmar tidak seperti Indonesia. Wirathu takut Myanmar akan mengikuti jalan seperti Indonesia setelah Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-13. Pada akhir abad ke-16, Islam telah menggantikan Hindu dan Budha sebagai agama dominan di pulau-pulau utama Indonesia.

Akibat dari propaganda-propaganda itu, memaksa muslim Rohingya untuk pindah dari Arakan agar terhindar dari pembantaian sehingga kita telah mengenal istilah manusia laut. Dulu perbatasan ke Bangladesh dan ke bawah adalah Thailand ditutup sehingga para pengungsi terpaksa melewati jalur yang sama saja menyerahkan nyawa ditengah laut. Sampai saat ini  kita tidak tahu berapa pengungsi mati di tengah laut walaupun banyak yang sempat selamat sampai daratan.

Dalam reportasenya di Aceh, Heri Ariyanto menceritakan pengakuan seorang ibu yang dua anaknya meninggal di tengah laut, dalam pengakuannya ia sangat berat membuang jenazahnya ke laut, hal itu terpaksa dilakukan lantaran takut mengancam nyawa yang lain.

Heri Ariyanto menutup penjelasannya dengan menegaskan bahwa konflik yang baru-baru ini terjadi adalah siklus yang berulang, karena pasti tiap tahun ada pembantaian di Rohingya dan daerah berpenduduk muslim lainnya.

Sebarkan Kebaikan!