Akhiri Drama JPU, Hakim Independen Harus Di-back up

JAKARTA (AQLNEWS) – Ada aroma drama di persidangan penodaan agama dengan terdakwa Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Jaksa Penuntut Umum (JPU) seharusnya menuntut maksimal semua penista agama tanpa pandang bulu. Nyatanya, sidang yang memakan waktu berbulan-ibulan itu bisa menyulut kemarahan umat Islam akibat rendahnya tuntutan kepada terdakwa penistaan al-Qur’an.

Jalan satu-satunya adalah akhiri drama JPU dan dukung penuh kepada majelis hakim agar menjatuhkan hukuman seadil-adilnya kepada Ahok sebagai terdakwa penistaan al-Qur’an. Itulah yang melatari niatan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI) menggelar Aksi Simpatik 55 pada Hari Jumat, 5 Mei 2017, dari Istiqlal ke Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia.

“Drama persidangan yang sudah tercium sejak awal yang akan menggeser pasal 156A menjadi 156 saja. Hal ini ternyata betul-betul dilakukan oleh JPU atas penistaan agama dengan terdakwa Basuki Cahaya Purnama alias Ahok,” tegas Ketua Umum GNPF MUI KH Bachtiar Nasir dalam konferensi Pers bersama tim advokasi GNPF di AQL Islamic Center, Selasa (2/5/2017).

Konferensi pers itu dihadiri Ketua Umum GNPF-MUI KH Bachtiar Nasir, Wakil Ketua GNPF-MUI Muhammad Zaitun Rasmin, KH Abdul Rasyid Abdullah Syafi’i, dan tim advokasi GNPF-MUI Kapitra Ampera.

Pimpinan AQL Islamic Center KH Bachtiar Nasir menilai, sidang Ahok sangat terkesan mempermainkan hukum. “Jadi hukum untuk hukum itu sendiri bukan hukum untuk sebuah keadilan. Tetapi, ini juga sudah mengusik rasa keadilan umat islam Indonesia sebagai umat mayoritas bangsa ini. Demi persatuan dan kesatuan bangsa serta demi terjaganya toleransi umat beragama dan mencegah sikap toleran setelah ini,” ungkap Sekjen MIUMI itu.

Dia menegaskan bahwa umat Islam akan mendukung keputusan Mahkamah Agung jika diputuskan dengan seadil-adilnya. “Hari ini kami menyatakan bahwa mendukung keadilan seadil-adilnya yang akan diputuskan oleh majlis hakim yang terhormat. Kepada Mahkamah Agung yang mulia dan para hakim khususnya,” katanya.

Dia menyatakan, hakim ketua yang terhormat berpihaklah kepada kebeneran. GNPF bersama rakyat akan mendukung sepenuhnya untuk independensi hukum seadil-adilnya. Begitu juga kepada Komisi Yudisial untuk menjalankan fungsinya melakukan pengawasan kepada majelis hakim. “Khususnya dalam persidangan nanti di tanggal 9 Mei agar putusan majlis hakim dicermati. Jika sebelumnya memang Komisi Yudisial berkepentingan untuk melakukan lobi dengan Mahkamah Agung demi independensi sebuah hukum dan terbebas dari berbagai macam intervensi,” katanya.

KH Bachtiar Nasir juga menjelaskan bahwa gerakan GNPF itu tidak ada kaitannya dengan makar sama sekali. Aksi itu dilakukan secara konstitusional dan hal itu telah diatur dalam UUD.

“Saat ini kami bukan pada posisi ingin menegakkan hukum. Kami hanya ingin menuntut keadilan yang merupakan hak kami. Sebab, terlalu terang di depan mata ketidakadilan ini. Seakan-akan tidak ada jurisprudensi seputar ini sebelumnya. Apa yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum dalam kasus penistaan agama dengan terdakwa AHok betul-betul meniadakan jurisprudensi,” katanya.

Padahal, status fatwa yang dikawal GNPF lebih rendah daripada Sikap dan Pendapat Keagamaan yang dikeluarkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang secara tegas menyatakan Ahok telah melakukan penodaan al-Qur’an. Sebelumnya, fatwa MUI juga selalu menjadi rujukan yuridis seputar seputar kasus penodaan agama. “Negara selalu merujuk kepada MUI. Tapi kali ini bukan cuma MUI yang di delegitimasikan sikap keagamaan dan fatwanya. Tetapi saksi ahli dari Muhammadiyah, NU, dan Ormas Islam lainnya juga diabaikan. Ini akan menjadi persiden buruk. Hak-hak kami betul-betul akan terampas sepenuhnya jika Majlis Hakim tidak memperhatikan aspirasi umat islam saat ini. sebagaimana yang sudah dilakukan oleh jaksa agung, khususnya dari jaksa penuntut umum dalam kasus Ahok,” katanya. *

Reporter : muhajir
Editor : azh pawennay

Sebarkan Kebaikan!